
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman membentuk tim khusus untuk mengawal harga pangan, terutama beras, kabupaten yang harganya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami bentuk tim mengawal tiap kabupaten untuk mengawal harga komunitas pangan khususnya beras. Kami tadi bentuk dari Bapanas tandem dengan Bulog,” ujar Amran ditemui di Serpong, Tangerang, Senin (3/11).
Amran menuturkan, operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan pemerintah telah berhasil menurunkan harga beras, bahkan menyebabkan deflasi di beberapa daerah.
Kendati demikian, Amran yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu mencatat masih ada sekitar 51 kabupaten/kota yang harga berasnya belum sesuai HET.
“Kita lihat operasi pasar, alhamdulillah, berhasil. Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia. Tetapi aku tidak puas sampai di sini. Kami buat lagi program tadi kawal per kabupaten,” tutur Amran.
Dalam percepatan penurunan harga beras, Amran mengatakan, Bapanas akan dibantu Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Bapanas kami turunkan karena ada 51 daerah. Kami turunkan 51 orang ke kabupaten itu langsung dituju. Kemudian gerakkan SPHP dan operasi pasar. Minggu depan, jika masih tidak mengikuti aturan dan regulasi, akan ada penindakan. Kan saya sudah janji dalam dua minggu,” tutur dia.
Mentan Amran menegaskan, SPHP akan terus dilanjutkan meskipun harga beras sudah di bawah HET. “SPHP akan terus bergulir, bahkan sampai tahun depan, meski hasil panen tidak bagus,” ujar Amran.
Dia menambahkan, saat musim panen pada bulan Maret hingga Mei, SPHP akan difokuskan ke daerah pegunungan yang bukan produsen padi.Â
Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga beras tetap stabil di seluruh wilayah, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Program SPHP ini efektif menurun harga beras. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras sampai minggu keempat Oktober 2025 terus bertambah sampai menjadi 225 kabupaten/kota. Ini meningkat 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober 2025.
Dilihat secara provinsi, sampai minggu keempat Oktober, dari total 38 provinsi hanya 5 provinsi yang mencatatkan perkembangan harga beras yang positif.Â
Sementara 33 provinsi lainnya mengalami perubahan harga beras minus atau ada depresiasi harga. Provinsi Papua Selatan mencatatkan penurunan harga beras hingga -1,56 persen.
Sementara itu, BPS juga mencatat harga beras medium secara nasional sampai minggu keempat Oktober telah turun 1,65 persen. Ini merupakan perbandingan terhadap September 2025. Begitu pula pada kondisi harga beras premium yang dilaporkan turun 0,69 persen sampai minggu keempat Oktober 2025.





























