Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan, tanpa intervensi pemerintah di sektor hulu, fluktuasi harga akan terus berulang dan memicu konflik antara peternak dan konsumen.
Menurut dia, pengembangan peternakan ayam terintegrasi melalui BUMN dilakukan untuk mengendalikan sektor hulu, seperti pakan, vaksin, dan DOC (day old chick), yang selama ini menjadi sumber gejolak harga ayam dan telur.
“Kita ingin harga stabil. Harga DOC, harga telur, harga ayam stabil. Caranya untuk menstabilkan yaitu pemerintah harus bergerak dari hulu, yaitu pakan, vaksin, dan DOC, tanpa itu tidak mungkin. Sampai kiamat pun kita ribut konsumen dan produsen,” kata Amran saat ditemui, Jakarta, Selasa (10/2).
Dia mencontohkan, lonjakan harga DOC yang pernah mencapai 30 persen langsung berdampak pada harga ayam dan telur di tingkat konsumen. Pemerintah, kata dia, harus hadir secara tegas untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Karena itu, kata dia, pelibatan BUMN Pangan, termasuk Danantara, bukan untuk mengambil alih bisnis dari peternak rakyat, melainkan sebagai stabilisator hulu yang menjamin pasokan dan harga input produksi tetap wajar.
“Awalnya banyak salah paham. Dipikir ini harus seperti perusahaan swasta dari hulu ke hilir. Enggak. Pemerintah di hulu sebagai stabilisator. Jadi nanti bergeraknya BUMN di hulu, itu di pakan dan DOC. Ini menjamin suplai ke peternak kecil. Peternak kecil ikut nanti,” terang dia.
Keberadaan BUMN dalam satu garis komando pemerintah juga memastikan kebijakan stabilisasi dapat dijalankan secara konsisten dan tegas apabila terjadi praktik yang merugikan peternak maupun konsumen.
“Kenapa BUMN kita libatkan? Kalau BUMN-nya macam-macam kita copot. Sederhana kan? Dan ini pemerintah. Eggak mungkin macam-macam direksinya. Garis komando. Kalau naikkan harga atau menyusahkan peternak, ya dia ditindak,” ungkap Mentan Amran.
Danantara telah melakukan groundbreaking alias peletakan batu pertama proyek pengembangan ayam terintegrasi fase I di enam titik pada Jumat lalu.
Program ini sebagai langkah antisipatif negara untuk memastikan ketersediaan pasokan daging ayam dan telur yang aman, berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat, seiring meningkatnya kebutuhan nasional, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).






























