Dari layar besar di ruang konferensi yang dipenuhi ratusan pelaku industri sawit, suara yang familiar terdengar jernih. “Good morning from Bali, Excellency Bapak Arief Hafaz Oegroseno,” sapa moderator.
“Crystal clear, we can hear you clearly,” jawab Duta Besar RI untuk Turki itu dari kejauhan.
Meski tak hadir langsung di Nusa Dua, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Hafaz Oegroseno membuka paparannya di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-21 dengan nada hangat. “Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik di Bali, tapi izinkan saya berbagi beberapa hal yang sedang menjadi perhatian dunia,” ujarnya.
Ia tak sekadar berbicara soal sawit. Dari balik layar, Arief menyingkap peta besar geopolitik dan perdagangan global yang kini mengitari komoditas unggulan Indonesia itu. Menurutnya, dunia sedang bergerak ke arah yang tidak menentu — dan ketidakpastian itu datang bukan hanya dari ekonomi, melainkan dari politik global yang kian dipersenjatai.
“Hari ini segalanya sedang di-weaponize. Ekonomi, industri, perdagangan — semua menjadi senjata dalam relasi antarnegara,” kata Arief.
Arief menyinggung bagaimana kebijakan tarif dan dagang Amerika Serikat kini sulit diprediksi. “Kita melihat banyak ketidakpastian. Bisnis enggan mengambil keputusan karena tak tahu arah kebijakan berikutnya,” ujarnya.
Ia memberi contoh konkret: perusahaan Indonesia yang menandatangani kontrak eksplorasi minyak di Afrika Barat harus menghadapi kenyataan pahit ketika pemerintah setempat berganti, dan seluruh kesepakatan dibatalkan begitu saja. “Inilah wajah baru geopolitik yang langsung memukul bisnis,” katanya.
Dalam lanskap seperti itu, ia menilai, diversifikasi pasar menjadi keniscayaan. Indonesia, kata Arief, tengah memperkuat hubungan ekonomi ke banyak arah — dari Eropa hingga Afrika dan Amerika Latin.
Dua bulan lalu, delegasi kecil Indonesia berhasil membuka jalan ke pasar Amerika Latin dengan nilai kesepakatan dagang mencapai 500 juta dolar AS. Sementara di Afrika, Jakarta kini menjajaki kerja sama dagang dan investasi dengan Nigeria dan Afrika Selatan.
“Kita kembali ke Afrika, tempat kelapa sawit berasal, tapi kali ini dengan membawa industri yang lebih matang dan berdaya saing,” ujarnya.
Usai berbicara soal geopolitik, Arief beralih ke isu yang tak kalah panas: sustainability. Dengan gaya tenang namun tegas, ia menyebut bahwa prinsip keberlanjutan telah menjadi bagian dari hukum internasional — bukan nilai yang bisa diklaim sepihak oleh Barat.
“Sustainability, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial adalah satu kesatuan. Ketiganya sudah menjadi prinsip universal. Karena itu, standarnya juga harus universal,” katanya.
Ia menegaskan, negara-negara Barat kerap menafsirkan keberlanjutan secara sempit dan menjadikannya alat proteksionisme. “Tidak bisa satu kawasan membuat standar sendiri lalu menganggapnya lebih tinggi dari yang lain,” ujarnya menohok.
Pernyataannya itu merujuk langsung pada European Union Deforestation Regulation (EUDR) — aturan baru Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap produk sawit. Menurut Arief, EUDR justru menghapus dimensi keadilan sosial karena menyingkirkan jutaan petani kecil dari rantai pasok.
“EUDR bukan dibuat untuk petani Eropa, tapi untuk melindungi industri minyak nabati mereka sendiri,” kata Arief, disambut gumam setuju para peserta.
Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia, kata Arief, telah berhasil mendorong dua agenda penting dalam Deklarasi Rio de Janeiro. Pertama, pengakuan terhadap peran negara-negara BRICS dalam produksi pangan global dan dorongan menuju rantai pasok pertanian yang inklusif dan adil. Kedua, penolakan terhadap kebijakan sepihak dan diskriminatif seperti EUDR.
“BRICS menolak langkah-langkah sepihak yang mengganggu pasar dan menciptakan distorsi kompetisi,” tegasnya.
Selain BRICS, ia juga menyoroti peluang ASEAN untuk membangun standar keberlanjutan pertanian sendiri. “ASEAN punya semua elemennya — produsen, trader, dan pasar domestik besar. Sudah saatnya kawasan ini memiliki standar keberlanjutan yang mencerminkan kepentingannya sendiri,” katanya.
Meski tajam mengkritik EUDR, Arief menutup pidatonya dengan usulan konstruktif. Ia mengusulkan agar Indonesia dan Uni Eropa meniru mekanisme kerja sama dalam sektor kayu, yakni FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade – Voluntary Partnership Agreement).
Dalam perjanjian itu, verifikasi legalitas dilakukan oleh otoritas lisensi di Indonesia, sementara Uni Eropa cukup memeriksa melalui sistem pertukaran data antarotoritas. “Model seperti ini bisa diterapkan untuk sawit. Tidak perlu data diserahkan ke pihak asing, tapi cukup diverifikasi oleh lembaga di Indonesia,” jelasnya.
Arief menyebut, sistem semacam ini bisa menjadi solusi yang adil, transparan, dan sesuai prinsip keadilan sosial.
“Kita tidak perlu menciptakan mekanisme baru. Gunakan yang sudah ada, kembangkan agar sesuai dengan komoditas lain. Ini cara yang masuk akal dan bermartabat,” ujarnya menutup pidato.
Pidato panjang Arief dari balik layar itu menegaskan satu hal: diplomasi sawit bukan lagi sekadar soal dagang, tapi juga soal martabat, keadilan, dan posisi Indonesia di panggung global.
Dari Bali, pesan itu bergema ke seluruh dunia sawit: bahwa dalam pusaran geopolitik yang tak pasti, Indonesia memilih berdiri tegak — membawa prinsip, bukan sekadar komoditas.
