Asosiasi Sambut Positif Pelimpahan Tata Kelola Kakao ke BPDPKS

0
produk kakao coklat

Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menyambut baik keputusan pemerintah yang melimpahkan tata kelola kakao kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ketua Umum Askindo, Arief Susanto, menyatakan bahwa langkah ini merupakan keputusan strategis untuk meningkatkan produktivitas kakao Indonesia yang dapat berdampak positif bagi kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri kakao.

“Askindo percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia yang mengalami tantangan luar biasa dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri serta persaingan perdagangan dengan produsen atau industri olahan kakao dari negara lain,” papar Arief.

Arief berharap upaya peningkatan produktivitas kakao ini akan mendorong daya saing kakao Indonesia, baik dari sisi ketersediaan bahan baku maupun hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global.

“Yang paling penting, ini akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan pendapatan keluarga pekebun kakao Indonesia, di mana 99 persen kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat,” tambahnya.

Arief juga mengapresiasi kerja sama dan koordinasi antara kementerian terkait, BPDPKS, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Terutama untuk implementasi rencana ini melalui kelembagaan yang ditunjuk, regulasi teknis, guna menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang tersedia dekat dengan sentra-sentra produksi pekebun kakao, ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi, serta tenaga penyuluh lapangan yang mumpuni di sentra-sentra produksi kakao,” jelas Arief.

Senada dengan Askindo, Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI) juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah.

Ketua ACBI, Olivia Putri Prawiro, mengatakan bahwa pengelolaan yang tepat diharapkan dapat memberikan dampak positif pada petani dan industri, termasuk peningkatan produktivitas dan kualitas kakao, hasil olahan, dan jaminan penyerapan panen bagi petani.

“Kami berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi,” ungkap Olivia.

ACBI optimistis bahwa segala bentuk kelembagaan dan skema penguatan hulu kakao Indonesia sangat diperlukan dan sejalan dengan misi ACBI untuk memperkuat petani kakao fine flavor yang fokus pada fermentasi guna memberikan nilai tambah terhadap biji kakao tersebut.

Diketahui, pemerintah memutuskan memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS untuk bertanggung jawab mereplanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

Tugas tambahan BPDPKS ini merupakan hasil dari Rapat Internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu lalu.

Keputusan ini sejalan dengan inisiasi Kementerian Perindustrian dalam upaya pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada BPDPKS dengan membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini