Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi meyakini kondisi inflasi pangan sampai akhir 2024 ini akan stabil dan tidak akan begitu melonjak.
“Pemerintah jelang akhir tahun sudah punya formula apa saja program yang akan dilaksanakan. Sepanjang tahun telah kita implementasikan dan Bapak Presiden Prabowo pun telah menetapkan program pangan di 2 bulan pertama di 2025,” terang Arief di Jakarta, Selasa (3/12).
Arief mengatakan, inflasi pangan secara bulanan di November telah bertumbuh, dari sebelumnya -0,11 persen menjadi 1,07 persen.
“Untuk Desember, bantuan pangan beras total 220 ribu ton ke 22 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) akan kembali disalurkan Bulog. Setelahnya akan terus lanjut lagi di Januari dan Februari 2025, sehingga akan dapat pengungkit pertumbuhan inflasi beras pula,” jelas Arief.
Adapun pemerintah telah berhasil mengendalikan tingkat inflasi pangan di setiap akhir tahun dalam 3 tahun terakhir belakangan. Menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi komponen harga bergejolak secara bulanan yang didominasi komoditas pangan pada Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 1,42 persen.
Angka ini menurun dibandingkan inflasi pangan secara bulanan di Desember 2022 yang kala itu berada di 2,24 persen dan Desember 2021 di 2,32 persen. Sementara kondisi inflasi pangan secara bulanan yang terkini di November 2024 membaik di 1,07 persen.
Sementara kondisi inflasi beras dalam setiap akhir tahun cenderung stabil dan berada dalam koridor sesuai target pemerintah. Pada akhir 2022, tingkat inflasi beras berada di angka 2,30 persen dan merupakan tertinggi sepanjang tahun tersebut. Lalu pada akhir 2023 ada di 0,48 persen. Kendati begitu, beras mengalami deflasi pada November 2024 di angka 0,45.
Melalui program bantuan pangan (banpang) beras yang mulai digulirkan di Desember 2024 dan terus berlanjut pada Januari dan Februari 2025, pemerintah meyakini inflasi beras akan stabil dan terkendali kembali. Adanya penyesuaian jumlah PBP menjadi 16 juta untuk banpang beras tahun 2025 karena terdapat beberapa justifikasi.
Faktor pertama karena adanya penurunan persentase penduduk miskin. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.
Selanjutnya demi mewujudkan program yang lebih tepat sasaran, perlu menggunakan data desil 1 dan 2 plus lansia tunggal dan perempuan KK (Kepala Keluarga) miskin. Jumlah data tersebut dalam P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) sebanyak 14 juta.
Di samping itu, terdapat pula program lainnya yang menyasar secara luas ke masyarakat di 2025 mendatang, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program pengiring lainnya seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga tetap akan dilaksanakan pemerintah di tahun depan.
Targetnya pun ditambah menjadi 1,5 juta ton selama setahun. Dengan begitu, beras berkualitas baik dari Perum Bulog dengan harga terjangkau, dapat lebih mudah dijumpai masyarakat di pasaran.
