Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengapresiasi kritik membangun mahasiswa terkait persoalan sektor pertanian dan langsung menindak sejumlah laporan, termasuk distribusi pupuk dan praktik ilegal pangan.
Apresiasi itu disampaikan Mentan Amran usai melakukan forum discussion group (FGD) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa universitas di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).
Ia menegaskan pemerintah membutuhkan kritik yang membangun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan negara. Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa.
“Kita ini butuh pengkritik yang konstruktif untuk membangun negara yang kita cintai. Ini milik kita bersama. Kita ingin Republik ini tangguh dan berkelanjutan,” kata Mentan Amran.
Pada pertemuan tersebut, Mentan Amran langsung menindak langsung sejumlah dari mahasiswa terkait persoalan di lapangan, termasuk distribusi pupuk dan praktik ilegal komoditas pangan.
“Dicabut tadi sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena online, dan itu diproses hukum. Enggak boleh. Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan,” tegasnya.
Selain, ia juga memastikan aparat langsung menindak laporan peredaran bawang ilegal dari Sumatera Utara. Tokoh dari Sulawesi Selatan itu menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap praktik mafia pangan.
“Apa negeri ini bisa makmur kalau kita melakukan satu kali pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di Republik ini. Berantas itu mafia!” ujarnya.
Amran memastikan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial akan terus diperkuat. Ia mendorong mahasiswa untuk aktif melaporkan setiap temuan di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Dari dulu mahasiswa kritis. Tapi salurkan, laporkan. Kita harus sampaikan siapa yang melapor supaya kita beresin,” kata Amran.
Pada kesempatan yang sama, Mentan Amran jjuga memaparkan berbagai capaian strategis sektor pertanian yang disebutnya berbasis data dan telah diverifikasi oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional.
Ia menegaskan, dalam periode terakhir, Indonesia berhasil memperkuat kemandirian pangan dengan capaian swasembada pada sejumlah komoditas utama, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Produksi pangan nasional, khususnya beras, mengalami peningkatan signifikan yang berdampak langsung pada penguatan cadangan pangan nasional.
“Stok kita beras tertinggi selama merdeka, 5 juta ton lebih. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dulu hanya sekitar 2,6 juta ton, sekarang sudah di atas 5 juta ton,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar pernyataan, tetapi didukung data yang jelas. Menurut standar Food and Agriculture Organization (FAO), sebuah negara disebut swasembada pangan jika impor pangan pokoknya tidak lebih dari 10 persen dari total kebutuhan nasional. Artinya, swasembada tidak harus tanpa impor sama sekali, selama masih di bawah batas tersebut.
Pada periode 2025–2026, Indonesia mencatat impor pangan hanya kurang dari 5 persen dari total kebutuhan 11 komoditas utama, atau jauh di bawah batas yang ditetapkan FAO.
Produksi dalam negeri mencapai 73,7 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 68,7 juta ton, dan impor hanya 3,5 juta ton, terutama untuk komoditas seperti kedelai, bawang putih, dan daging ruminansia.
Khusus untuk beras, Indonesia tidak melakukan impor beras medium sepanjang 2025. Produksi beras nasional menurut BPS mencapai 34,69 juta ton dan sesuai prediksi FAO dan USDA.
“Ini menunjukkan bahwa untuk komoditas paling strategis tersebut, Indonesia telah benar-benar swasembada. Dengan capaian ini, Indonesia dinilai sudah memenuhi kriteria swasembada pangan menurut standar FAO,” pungkasnya.
Reporter: Supianto
