Penerima beasiswa sawit ditargetkan naik menjadi 4.000 orang pada 2025. Jumlah ini meningkat 33% dari pada tahun 2024 yang sebesar 3.000 penerima. Target ini disampaikan Direktur Utama, Eddy Abdurrachman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (17 Februari 2025).
“Ini bagian dari rencana kerja pengembangan sumber daya manusia BPDP pada tahun 2025. Jumlah peserta pengembangan SDM perkebunan ditargetkan 27 ribu orang yang terdiri dari 4.000 penerima beasiswa, 15.000 orang peserta pelatihan kelapa sawit, 3.000 orang peserta pelatihan perkebunan kakao, dan 5.000 orang perkebunan kelapa sawit,” ujar Eddy.
Selanjutnya, BPDP akan menambah jumlah lembaga pendidikan penyelenggara beasiswa perkebunan dan mengadakan kegiatan fasilitasi, penyuluhan, serta pendampingan kepada pekebun.
Dalam presentasinya, Eddy menuturkan bahwa tantangan program pengembangan SDM perkebunan yaitu proses seleksi Pendidikan/pelatihan hingga penerbitan rekomtek (rekomendasi teknis) yang berjenjang di dinas daerah sampai Ditjen Bun Kementan memerlukan durasi lama dan tidak selaras dengan waktu penerimaan mahasiswa baru di lembaga Pendidikan terkait.
“Tantangan lainnya adalah keterbatasan lembaga pendidikan dan prodi yang memiliki kurikulum sawit pada 2024,” tambahnya.
Upaya menyelesaikan tantangan ini telah dilakukan melalui koordinasi dengan Kementan untuk akselerasi dan proses seleksi lebih awal.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengapresiasi komitmen BPDP untuk mempertajam output dari berbagai program, termasuk penelitian dan pengembangan, penguatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung industri sawit yang berkelanjutan. BPDP juga tengah mempersiapkan peta jalan pengelolaan dana dan kebijakan hilirisasi komoditas kelapa sawit, kelapa, dan kakao untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Dukungan terhadap riset kelapa sawit, kelapa, dan kakao menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini. ”BPDP akan terus mendorong pengembangan pusat riset pembibitan ketiga komoditas tersebut guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri perkebunan di Indonesia,” sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
