Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian Pasca Terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2025, Selasa (1/7), di Jakarta.
Agenda ini menandai dimulainya langkah konkret pemerintah memperkuat peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak program swasembada pangan nasional.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan peran penting penyuluh sebagai garda terdepan dalam mendorong transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, berkelanjutan dan berpihak kepada petani.
“PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengawasi pertanian,” tegas Mentan Amran.
Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti menyatakan penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 termasuk pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat.
“Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” ujarnya.
Dari total 38.000 penyuluh yang ada saat ini, sebanyak 34.000 telah diseleksi dan akan ditarik ke pusat. Penarikan itu bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Tedy Dirhamsyah, menyampaikan bahwa Inpres No. 3/2025 memberikan mandat kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menarik kembali pegawai penyuluh dari daerah ke pusat.
“Percepatan penarikan penyuluh dari provinsi dan kabupaten ke Kementerian Pertanian harus segera diselesaikan. Ini bagian dari upaya besar untuk membangun pertanian nasional yang lebih kuat dan terintegrasi,” ujarnya.
Tedy menegaskan bahwa pusat penyuluhan kini menjadi pusat kerja utama Kementan.
“Setiap hari kami bertanggung jawab langsung untuk melaporkan data strategis seperti luas tanam, panen, hingga harga gabah dan pupuk. Tekanan tugas tinggi, tapi ini adalah komitmen besar untuk swasembada pangan,” tambahnya.
Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, menegaskan bahwa transisi kelembagaan penyuluh ke pusat telah berjalan baik dan diterima positif oleh para penyuluh di lapangan.
“Penyuluh saat ini berasal dari berbagai latar, bahkan ada yang tidak lagi menjalankan tugas penyuluhan secara langsung. Dengan ditariknya penyuluh ke pusat, semua platform, standar, dan teknologi akan diseragamkan. Ini membuat program pusat lebih efisien dan mudah ditransformasikan ke daerah,” kata Sam.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat kelembagaan penyuluhan dari pusat hingga ke tingkat kecamatan, terutama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
“BPP adalah ujung tombak. Fisiknya tetap di daerah, tapi sistem koordinasi dan pengendaliannya kini di pusat. Inilah yang akan membuat Kementan lebih lincah,” ujarnya.
Dalam forum ini juga dipaparkan berbagai langkah konkret penguatan penyuluh, termasuk pemberian fasilitas seperti kendaraan operasional dan penyusunan sistem evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator (KPI).
“Tahun ini penyuluh akan mendapat dukungan fasilitas. Misalnya sepeda motor, sebagai bentuk penghargaan kepada 5.000 penyuluh berprestasi yang sudah kami nilai,” kata Sam.
Ia menambahkan bahwa sistem penyuluhan digital juga tengah diperkuat agar kinerja penyuluh dapat terukur dan ditindaklanjuti secara langsung.
Tedy Dirhamsyah menutup dengan menegaskan bahwa harapan besar Presiden terhadap swasembada pangan kini bertumpu pada peran strategis penyuluh.
“Penyuluh adalah aktor utama di lapangan. Kami butuh bimbingan dan sinergi semua pihak untuk memastikan target swasembada tercapai, mulai tahun depan,” pungkasnya.
