Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan, bantuan pangan beras tidak menyebabkan ketersediaan beras di masyarakat menjadi semakin sukar.
Demikian disampaikan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan monitoring bantuan pangan beras di Gudang Perum Bulog Matangase, Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2).
Menurut Arief, justru dengan banpang beras bisa mengurangi demand terhadap beras, karena 22 juta masyarakat mendapatkan beras secara gratis.
Pada saat yang sama pemerintah pun masih terus menggelontorkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke pasaran melalui program intervensi lainnya.
“Jadi tidak benar bahwa penyaluran banpang ini malah akan dapat sebabkan keterbatasan beras di pasar. Pemerintah komitmen menggencarkan melalui berbagai program demi ketersediaan stok pangan strategis di masyarakat,” kata dia.
Per 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton. Penyerapan beras yang bersumber dari petani dalam negeri di tahun ini realisasinya telah menyentuh angka 107 ribu ton. Sementara untuk stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPP) hingga minggu kedua Februari, total secara keseluruhan terdapat 7,5 ribu ton.
Kesiapan penyerapan produksi beras nasional telah dirancang Bapanas bersama BUMN bidang pangan dalam menyambut panen padi mendatang yang akan mulai terakselerasi. Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Maret mendatang produksi beras dapat mencapai 3,51 juta ton dengan luas panen 1,15 juta hektare.
“Sekarang fokus kita dalam menghadapi panen nanti adalah bagaimana tetap menjaga harga di tingkat petani agar tidak jatuh. Harga beras hari ini tentu karena NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) saat ini sangat baik, di angka 116,16,” ujar dia.
“Saat panen mulai naik, harga di petani kita akan jaga agar tidak sampai jatuh terlalu dalam. Ini merupakan tugas Bpanas dalam menjaga keseimbangan dari hulu sampai hilir, di mana petani senang dan semangat menanam, lalu penggiling dapat pasokan GKP (Gabah Kering Panen) serta masyarakat juga bisa membeli beras dengan harga baik,” tandasnya.
Terkait harga beras nantinya, kata dia, variabel cost sudah mengalami kenaikan, mulai dari pupuk, harian orang kerja, Bahan Bakan Minyak (BBM), dan unsur produksi lainnya. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia.
“Lihat saja harga beras di luar negeri sudah menyentuh USD 650-670 per metrik ton. Jadi agak sulit untuk mengatakan harga beras nanti akan turun seperti 2-3 tahun lalu. Tapi yang terpenting adalah ketersediaan stok secured terlebih dahulu,” imbuh dia.
Lebih lanjut, realisasi program intervensi lainnya yang konsisten dilaksanakan oleh pemerintah antara lain penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) ke tingkat konsumen yang sampai 17 Februari telah mencapai 264 ribu ton dalam 2 bulan ini.
Sementara, pencapaian program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah selama Januari telah terlaksana sebanyak 429 kali di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Di Februari ini, GPM ditargetkan sebanyak 315 kali dan akan terus diperbanyak sesuai kolaborasi bersama pemerintah daerah.
Diketahi pada kunjungan ini, Presiden Jokowi bertegur sapa dengan 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dia mengatakan akan memperpanjang bantuan ini jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memungkinkan.
“Apa sudah terima Januari dan Februari, Maret, April, Juni akan terima lagi. Ibu Bapak akan menerima 10 kg. Nanti, setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita. Kalau cukup,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa alasan pemerintah menyalurkan bantuan beras karena harga komoditas tersebut sedang mahal. “Kenapa ibu/bapak semua diberi bantuan pangan beras 10 kg? karena harga beras naik,” kata Jokowi.
Kenaikan harga beras tersebut, kata dia, disebabkan oleh kurangnya produksi dalam negeri akibat cuaca ekstrem El Nino. “Tapi di negara lain juga mengalami yang sama, hanya saja di negara lain tidak diberi 10 kg setiap bulan. Bedanya itu,” imbuh dia..
