Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengungkapkan konsumsi bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 40 (B40) mencapai 5,85 juta kiloliter (kl) per Mei 2025. Implementasi B40 itu dilakukan untuk public service obligation (PSO) maupun non-PSO.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aprobi Ernest Gunawan mengatakan, konsumsi B40 PSO maupun non-PSO terbilang imbang. Padahal, awalnya dia pesimistis konsumsi B40 non-PSO tak akan tinggi.
Ernest mencontohkan, konsumsi B40 untuk PSO mencapai 591.840 pada Mei 2025, sementara untuk penyaluran B40 non-PSO mencapai 591.100. Secara total, penyaluran B40 pada Mei mencapai 1,18 juta kl.
“Bisa dilihat konsumsi PSO dan non-PSO hampir stabil dan hampir mirip 50:50 sehingga total konsumsi domestik tiap bulannya menyentuh angka 1 juta kl,” kata Ernest dalam acara Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Adapun, sepanjang Januari hingga Mei 2025 konsumsi B40 untuk PSO mencapai 2,75 juta kl dan non-PSO 3,09 juta kl.
Sementara itu, secara total konsumsi B40 mencapai 5,85 juta KL sepanjang Januari hingga Mei 2025. Kendati demikian, Ernest mengungkapkan, pengimplementasian biodiesel masih memiliki tantangan. Menurutnya, tantangan itu seperti kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Dia mengatakan, kebutuhan solar keseluruhan nasional sekitar 40 juta kl. Artinya, jika pemerintah ingin mengimplementasikan B50 pada tahun depan, maka dibutuhkan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sekitar 20 juta kl. FAME merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan dari proses transesterifikasi minyak sawit dengan metanol.
“Itu memang PR kita bersama diharapkan para petani sawit bisa meningkatkan produktivitas kebunnya,” ucap Ernest. Tantangan selanjutnya adalah terkait kualitas. Dia mengingatkan agar produsen dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas biodiesel.
Lalu, tantangan lainnya adalah kesiapan logistik dan infrastruktur baik pada titik serah maupun titik suplai.
Ernest mengatakan, tantangan lainnya adalah terkait disparitas harga antara biodiesel dengan solar. Pihaknya berharap disparitas harga itu mengecil. Tantangan berikutnya, yakni terkait penanganan dan penyimpanan.
Ernest menuturkan, belajar dari pengalaman yang lalu, produsen terus mengupayakan kualitas dari penanganan dan penyimpanan biodiesel. Menurutnya, hal ini memerlukan kerja sama semua pihak.
“Kami terus mengupayakan kualitas biodiesel agar sekarang bisa mempersiapkan sarana prasarana jika ke depannya akan presentasi blending yang lebih tinggi,” jelas Ernest.
Rencana B40
Di saat mandatori biodiesel B40 sedang berjalan, pemerintah mulai menyiapkan rencana ambisius B50. Rencana ambisius tersebut perlu memperhatikan kemampuan produksi minyak nabati, khususnya minyak kelapa sawit yang sedang dirundung penurunan produksi.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi.
Untuk meningkatkan bahan bakar nabati (BBN), pemerintah sebelumnya mengeluarkan mandatori biodiesel 40 persen (B40) atau campuran 40 persen minyak nabati (FAME) dan 60 persen solar yang sedang berjalan sejak awal 2025.
Eniya dalam paparannya mengungkapkan, serapan B40 itu sudah berjalan sekitar 50 persen yang menurut dia merupakan capaian baik.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kL) biodiesel. Rinciannya, 7,55 juta kL untuk Public Service Obligation (PSO/layanan dan barang dari pemerintah dengan harga terjangkau), sedangkan 8,07 juta kL dialokasikan untuk non-PSO.
”Agar tidak kaget-kaget ya, kami sudah mulai berpikir untuk menuju ke B50. Walaupun masih banyak kajian yang diperlukan, apalagi kami tahu harga CPO naik sekarang. Lalu BBM-nya turun sehingga disparitas harga naik,” ungkapnya.
Eniya menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan instrumen untuk pengujian B50, mulai dari uji teknis hingga uji kapasitas bahan baku yang dalam hal ini adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Ia bahkan optimistis hasil uji akan segera diumumkan. Walakin untuk bisa menerapkan B50, secara teori lanjut Eniya, Indonesia membutuhkan setidaknya 5 pabrik biodiesel dengan kapasitas 1 juta KL.
Dengan kondisi seperti ini sebaiknya kebijakan mandatori disesuaikan dengan kemampuan produksi saat ini sambil terus melakukan peningkatan produktivitas dan produksi. (Eddy Martono, Ketua GAPKI)
Kebutuhan untuk B50 adalah 20juta kL di mana saat ini produksi yang ada sudah mencapai 15 juta kL. ”Paling tidak kita butuh kenaikan 5 juta kL sehingga butuh lima pabrik lagi. Saat ini sudah ada tiga pabrik yang ongoing construction. Kami perlu lima pabrik dengan kapasitas yang besar,” ungkapnya.
Wakil Ketua APROBI Bidang Komunikasi dan Promosi Catra De Thouars mengungkapkan, APROBI mendukung rencana pemerintah. Saat kenaikan dari B30 ke B40 ada kenaikan 10 kali lipat yang diikuti dengan dorongan ekonomi yang luar biasa.
”Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti sekarang ini, yang pasti kami lebih semangat dengan rencana-rencana ini,” ungkap Catra.
Mandatori BBN, kata Catra, mengurangi impor BBM sehingga menghemat devisa. Penghematan devisa untuk B40 sebesar Rp 147,5 triliun, sedangkan untuk B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun. Dengan demikian, terjadi penghematan devisa sekitar Rp 25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar. Selain itu, serapan B40 ini juga membuka lapangan pekerjaan baru sehingga pihaknya optimistis dengan rencana ambisius pemerintah ke B50.
Salah satu truk pengangkut buah tandan sawit segar melintas di jalan salah satu perkebunan sawit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu, 9 September 2020. Kotawaringin Timur merupakan wilayah dengan total luas perkebunan sawit paling luas di Kalteng, bahkan Indonesia.
BBN berbahan baku minyak kelapa sawit saat ini sedang dirundung produksi yang stagnan, bahkan cenderung turun. Kemampuan industri sawit dalam produksi perlu jadi pertimbangan dalam rencana ambisius pemerintah tersebut.
Gapki Mendukung
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengungkapkan, pihaknya mendukung rencana pemerintah dalam mandatori biodiesel hanya saja ia mengakui saat ini produksi minyak kelapa sawit sedang stagnan bahkan trennya menurun.
”Dalam kondisi ini dan mandatori dinaikkan (menjadi B50), maka yang akan dikurangi adalah ekspor,” ungkap Eddy.
Mengacu pada data Gapki, serapan sawit untuk konsumsi pasar domestik dari Januari hingga Oktober 2024 mencapai 19,64 juta ton. Dari jumlah itu, alokasi untuk pangan sebesar 8,37 juta ton, biodiesel 9,4 juta ton, dan oleokimia 1,86 juta ton. Secara tahunan, serapan untuk pangan menurun 3,5 persen, sedangkan biodiesel meningkat 8 persen.
Di sisi lain, dari sumber data yang sama, produksi CPO Desember 2024 mencapai 3.876 ribu ton atau lebih rendah 10,55 persen dibandingkan produksi November 2024 yang mencapai 4,3 juta ton. Produksi palm kernel oil (PKO) juga turun dari 412.000 ton pada November menjadi 361.000 ton di Desember 2024. Dengan demikian, produksi CPO tahun 2024 mencapai 48,16 juta ton, sedangkan PKO sebesar 4,59 juta ton.
Secara total, produksi CPO dan PKO 2024 mencapai 52.762 ribu ton atau lebih rendah 3,80 persen dari produksi 2023 yang mencapai 54,84 juta ton. Total konsumsi CPO dan PKO Desember 2024 mencapai 2,18 juta ton atau lebih tinggi dari konsumsi November yang mencapai 2,03 juta ton.
”Sementara itu, dana insentif biodiesel juga dari pungutan ekspor (PE). PE ini tidak hanya digunakan untuk biodiesel, tetapi juga untuk peremajaan sawit rakyat (PSR),” kata Eddy.
Eddy menambahkan, untuk meningkatkan produksi, pihaknya tak hanya butuh peremajaan tanaman sawit, tetapi juga promosi dan penelitian untuk kemajuan industri sawit yang jadi kekuatan utama BBN di Indonesia.
”Dengan kondisi seperti ini, sebaiknya kebijakan mandatori disesuaikan dengan kemampuan produksi saat ini sambil terus melakukan peningkatan produktivitas dan produksi,” ungkap Eddy.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno melihat persoalan itu dan pemerintah berupaya untuk menyelesaikannya lewat jalur diplomasi ke luar negeri. Menurut dia, sisi geopolitik yang lebih tenang ada di Amerika Latin kemudian Afrika.
Arif menyebut, pasar Afrika jauh lebih bijak untuk didekati meski ada masalah peningkatan asuransi perkapalan. Pendekatan ke Afrika, kata Arif, sudah dilakukan.
Indonesia bahkan sudah membangun pabrik pupuk nasional di Algeria. Semua materialnya diolah di Algeria lalu dikirim ke Indonesia. ”Kalau kita punya presence di Afrika Utara itu nanti kita bisa masuk ke dunia (pasar) Eropa, jalurnya demikian,” katanya.
Arif menambahkan, Angola, negara di pesisir barat Afrika Selatan, mulai tertarik dengan industri sawit Indonesia dan mulai membuka ruang untuk investasi perkebunan.
”Nah, potensi lapangan pekerjaannya untuk pertanian juga sangat tinggi sekali. Mereka itu tingkat penganggurannya mencapai 30 persen, bukan karena mereka gak mampu, tapi karena ada perang yang cukup lama. Ini satu potensi baru yang harus kita gali di pasar seluruh dunia,” ungkapnya.
Mengapa pasar baru di luar negeri itu menjanjikan, lanjut Arif, karena di Indonesia ada beragam masalah agraria yang problematik. Masalah itu tak hanya ada di sektor sawit, tetapi juga komoditas kakao pada umumnya di mana kepemilikan lahan masih jadi masalah utama.
”Peranan strategis komoditas kita dalam diplomasi, jadi untuk sawit ini kita harus mengedepankan diplomasi yang agak berbeda dari biasanya,” ungkap Arif.
Aprobi Beri Penghargaan
Aprobi memberikan penghargaan kepada dua tokoh yang dinilai berkontribusi besar dalam pengembangan bioenergi nasional: Evita Herawati Legowo, mantan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, sebagai Srikandi Bioenergi dan Dr. Tatang Hernas Soerawidjaja, DosenTeknik Kimia ITB sebagai Bapak Kemurgi Indonesia.
Evita Legowo, dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut, sembari mengenang perjuangannya sejak era 1990-an dalam mendorong energi baru terbarukan.
“Saya hanya menjalankan tugas negara. Sejak di Lemigas tahun 1998 hingga Ditjen Migas dan BPDPKS, saya percaya bahwa mimpi besar bisa kita capai bersama. Dulu kami bercita-cita Indonesia bisa seperti Brasil dengan bioetanolnya — kini kita nomor satu di dunia dalam produksi biodiesel,” ungkap Evita.
Sementara itu, Dr. Tatang Hernas mengaku terharu menerima apresiasi atas dedikasinya di bidang riset bioenergi yang ia tekuni sejak tiga dekade silam.
“Awal 90-an saya melihat dunia akan bergerak dari energi fosil menuju sumber daya terbarukan. Saya lakukan semua ini semata-mata untuk kepentingan bangsa,” ujar Tatang.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah bagaimana Indonesia bisa memproduksi hidrokarbon dari sumber daya non-fosil, termasuk dari kelapa sawit, inti sawit, dan limbahnya.
Seminar ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga ruang kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan. Fokusnya: memperkuat ketahanan energi berbasis sumber daya domestik dan mendorong Indonesia menuju target net zero emission.
Sebagai negara agraris dengan kekayaan hayati yang melimpah, Indonesia dinilai memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin regional bahkan global dalam pengembangan bioenergi. Upaya Aprobi melalui seminar ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyongsong masa depan energi hijau Indonesia.
