Riuh rendah diskusi di hari pertama Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 membuka peta baru industri sawit dunia. Dari tarif hingga transisi energi, dari Eropa sampai Amerika, dari isu petani kecil hingga geopolitik, satu kesimpulan muncul dari serangkaian presentasi para analis internasional: sawit Indonesia sedang menapaki persimpangan besar.
Di ruang konferensi, grafik-grafik harga, proyeksi produksi, dan potret kebijakan dunia berseliweran, tapi benang merahnya sederhana—kompetisi semakin ketat. “Sawit masih menjadi minyak nabati paling banyak dikonsumsi di dunia, tapi tekanannya meningkat dari segala sisi,” kata Sathia Varqa, Managing Editor Fastmarkets Palm Oil Analytics, membuka paparannya.
Minyak kedelai, didorong ekspansi besar-besaran di Amerika Serikat dan Brasil—dua negara yang kini memasok 70 persen kedelai global—menjadi pesaing paling agresif. Sementara area tanam sawit Indonesia cenderung stagnan. Di tengah kondisi itu, Sathia merangkum tahun 2026 dalam tiga poros utama: rezim perdagangan internasional, transisi energi, dan kebijakan domestik Indonesia.
Eropa memperketat lewat regulasi keberlanjutan, Amerika Serikat lewat tarif. Dampaknya: volume ekspor sawit Indonesia tergerus. “RED Directive, biofuel mandates, dan hambatan tarif bukan lagi isu teknis, tapi isu geopolitik,” ujarnya.
Di dalam negeri, tanda-tanda pertumbuhan sebenarnya muncul. Produksi sawit Januari–Agustus 2025 naik 4,21 persen dan berpeluang tumbuh lebih tinggi pada 2026. Namun, kata Sathia, peluang itu hanya akan menjadi kenyataan bila tata kelola dan kebijakan lahan diperkuat. Apalagi produksi global 2025–2026 diperkirakan mencapai 83,22 juta ton, naik 2,83 juta ton. “Indonesia tetap menjadi penentu pasokan dunia. Tetapi momentum itu tidak otomatis—ia akan lahir dari keputusan kebijakan,” katanya.
Dari Washington, pandangan berbeda datang melalui Oscar Tjakra, Executive Director Rabobank Global RaboResearch Food & Agribusiness. Ia menilai kebijakan reciprocal tariff Amerika, yang sempat memicu kecemasan perlambatan ekonomi global, justru berdampak terbatas pada sawit. Pasalnya, impor sawit AS relatif kecil.
Yang lebih menentukan justru selisih tarif antara Malaysia dan Indonesia. Dalam jangka pendek, hal itu membuka peluang bagi Malaysia mengekspor lebih banyak produk olahan seperti RBD olein dan stearin. Meski begitu, permintaan minyak nabati di Amerika tetap naik, terutama dari industri makanan olahan. “Sawit masih yang paling kompetitif dibanding kedelai dan bunga matahari,” ujar Oscar.
Ia mengingatkan, perlambatan perdagangan sawit bukan semata karena hambatan internasional, melainkan karena mandatori biodiesel Indonesia yang menyerap sebagian besar produksi untuk energi domestik. Program B50 pada 2028 diprediksi kian memperketat pasokan global. Di Amerika dan Brasil, perluasan mandatori biodiesel yang mengalihkan konsumsi kedelai ke energi justru memperkuat posisi sawit. Namun itu pun tak pasti. “Begitu kebijakan energi mereka dilonggarkan, defisit minyak nabati akan menyempit dan kompetisi meningkat lagi,” katanya.
Dari ranah struktur industri, Alain Rival, Senior Project Manager CIRAD, mengingatkan publik akan satu kenyataan yang sering tak terdengar: sawit menyumbang 35 persen minyak nabati dunia, tapi hanya memakai kurang dari 10 persen lahan tanaman penghasil minyak. Untuk menghasilkan satu ton minyak, sawit hanya butuh 0,26 hektare—jauh lebih efisien dibanding rapeseed, bunga matahari, maupun kedelai.
Sayangnya, efisiensi itu dibayangi persoalan lama: tekanan lingkungan dan kesenjangan teknologi. Perkebunan sawit dunia meningkat dua kali lipat antara 2000–2020. Digitalisasi, drone, IoT, hingga kecerdasan buatan menjadi kebutuhan mendesak, namun baru 25 persen petani yang bisa mengaksesnya. Hambatannya klasik: konektivitas dan biaya.
Volatilitas harga juga ditentukan tiga faktor: tingginya permintaan biodiesel, cuaca ekstrem seperti El Niño, dan fluktuasi nilai tukar. Sertifikasi keberlanjutan pun masih timpang. Baru 17 persen kebun rakyat yang tersertifikasi. “Biaya sertifikasi bisa mencapai USD 30–40 per ton, sementara premi harga hanya 3–8 persen. Tanpa koperasi yang kuat, petani sulit naik kelas,” kata Alain. Ia mencatat, koperasi inklusif yang mengelola sertifikasi dan pemasaran mampu meningkatkan pendapatan petani hingga 15–20 persen.
Narasi keberlanjutan itu diperdalam oleh Izzana Salleh, Sekretaris Jenderal CPOPC. Ia mengajak industri sawit melihat diri dalam konteks global yang lebih luas. “Ini bukan hanya komoditas. Ini penopang ketahanan pangan, transisi energi, dan pembangunan desa,” ujarnya.
Izzana menawarkan tiga strategi. Pertama, menyatukan narasi antarprodusen agar diplomasi internasional tidak berjalan sendiri-sendiri. Kedua, mendorong sertifikasi dihargai sebagai bukti progres, bukan sekadar kepatuhan administratif. Ketiga, membuka pasar baru seperti Afrika dan Timur Tengah—dua kawasan yang kini muncul sebagai pasar paling potensial, menggantikan ketergantungan klasik pada India, Tiongkok, dan Uni Eropa yang pertumbuhannya stagnan.
“Diplomasi sawit bukan soal neraca dagang saja, tapi membangun legitimasi global,” katanya.
Isu paling panas muncul ketika Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, memaparkan perkembangan terbaru EUDR. Pada 23 September 2025, Komisi Eropa mengusulkan penundaan implementasi selama 12 bulan hingga Desember 2026 karena sistem IT belum siap. Namun perusahaan global seperti Nestlé, Ferrero, dan Olam Agri justru mengkritiknya—mereka sudah terlanjur berinvestasi untuk patuh sejak awal.
Jika penundaan disetujui, usaha kecil dan mikro mendapat masa transisi hingga 30 Desember 2026. Usaha menengah dan besar tetap wajib patuh Desember 2025, dengan tambahan enam bulan verifikasi resmi. Keputusan final harus rampung sebelum sidang pleno 15 Desember 2025.
Di tengah tarik-ulur itu, Indonesia dan Uni Eropa baru saja merampungkan Indonesia–EU CEPA setelah negosiasi hampir satu dekade. Perjanjian itu menghapus hingga 98 persen tarif, membuka akses bagi 90,4 persen ekspor Indonesia, dan memasukkan Palm Oil Protocol khusus. Sektor sawit, perikanan, tekstil, farmasi, hingga teknik logam menjadi sektor yang paling diuntungkan.
“CEPA bukan menggantikan EUDR, tetapi menjadi platform untuk menegaskan bahwa perdagangan dan keberlanjutan harus berjalan paralel,” kata Andri.
Seluruh rangkaian paparan hari pertama IPOC 2025 menyimpulkan satu hal: masa depan sawit Indonesia tak lagi bertumpu pada produktivitas kebun semata. Ia ditentukan oleh kemampuan membaca arah geopolitik, menyesuaikan teknologi, merespons regulasi global, dan menavigasi dinamika energi yang berubah cepat. Di pasar yang kian diatur dan kian kompetitif, strategi yang komprehensif dan terkoordinasi menjadi kunci menjaga sawit tetap berada di puncak minyak nabati dunia.
