Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan salah satu dugaan penyebab kelangkaan beras premium di pasaran. Menurut dia, sebagian pelaku usaha diduga mengalihkan penjualan beras premium menjadi beras berlabel fortifikasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Dugaan tersebut muncul setelah Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan banyak produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi tidak memenuhi standar. Berdasarkan hasil pengambilan sampel di 14 sentra produksi beras dan pengujian di tiga laboratorium, sekitar 80 persen sampel yang diperiksa dinyatakan tidak sesuai standar fortifikasi.
“Salah satunya, indikasi untuk sementara ya,” ujar Mentan Amran di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (31/7).
Menurut Mentan Amran, praktik tersebut diduga dilakukan setelah pengawasan terhadap beras premium diperketat. Dengan menjual beras berlabel fortifikasi yang tidak memenuhi standar, pelaku diduga dapat memperoleh margin keuntungan yang lebih besar.
“Dugaan kami, kalau premium kan tidak bisa main-main, kita kunci. Berpindah lagi dengan alasan margin tipis. Margin tipis karena selalu mau cari untung banyak. Bayangkan kalau jual Rp42.000, gila enggak untungnya?” ujar dia.
Adapun beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya vitamin dan mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti penderita stunting dan masyarakat yang mengalami kekurangan gizi.
Karena diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, harga beras fortifikasi semestinya tidak jauh berbeda dengan beras medium atau hanya sedikit lebih tinggi karena adanya penambahan zat gizi.
Namun, hasil pengawasan Kementan menemukan sejumlah produk berlabel fortifikasi dijual dengan harga jauh di atas kewajaran. Bahkan, ada yang dibanderol hingga Rp 42.000 per kilogram, sedangkan rata-rata harga sampel yang diperiksa mencapai Rp22.665 per kilogram.
“Logikanya harusnya harganya murah. Minimal sama dengan beras medium atau naik sedikit karena ada vitamin di dalamnya. Ternyata ada yang harganya sampai Rp 42.000 per kilogram,. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan,” kata Mentan Amran.
Sejauh ini, Kementan telah menemukan 15 merek beras fortifikasi yang tengah diperiksa. Namun, identitas merek tersebut belum diumumkan karena masih dalam proses penyelidikan sebelum seluruh hasil pemeriksaan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH).
“Sementara ada 15 merek, bukan 15 perusahaan, merek,” kata Mentan Amran.
Selain menyerahkan temuan kepada aparat penegak hukum, pemerintah juga akan mencabut izin beras fortifikasi yang terbukti tidak memenuhi standar. Saat ini terdapat sekitar 40 izin beras fortifikasi yang telah diterbitkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Sudah fix kami cabut izinnya. Berarti yang beredar nanti harus sesuai standar,” kata imbuh Mentan Amran.
Reporter: Supianto
