Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) meyanggupi untuk menyediakan 2,1 juta ton setara beras, untuk diserap Perum Bulog dalam memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CBP).
Kesanggupan ini disampaikan Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso setelah Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), TNI, dan Polri di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (10/2).
“Setelah kita breakdown sampai ke tingkat daerah itu kita siap untuk mencapai 2 jutaan ton, tadi 2,1 juta ton. Tadinya kan target (2 juta ton, Red) satu tahun, Pak Menteri minta, bisa nggak dimajukan ya kita siapkan,” kata Sutarto.
Sutarto mengatakan, pihaknya saat ini mempunyai 169 ribu penggilingan padi di seluruh Indonesia yang siap menyerap gabah petani.
“Kalau penggilingan padi itu kan ada 169 ribu, tentunya sampai tadi malam pun juga kita berbicara, diskusi bagaimana 2,1 juta ton itu kita capai dalam beberapa bulan,” kata Sutarto.
Sutarto juga menanggapi penghapusan rafaksi terkait pembelian Gabah Kering Panen (GKP) yang baru-baru ini diputuskan pemerintah. Menurut dia, kebijakan ini diambil semata-mata untuk meningkatkan pendapatan petani.
“Ya, itu kan keinginan pemerintah untuk menaikkan pendapatan petani satu. Yang kedua, petani ini kan harus kita dorong untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi, yang terbaik itu artinya ya kita harapkan rendemennya tinggi, kualitasnya tinggi,” kata Sutarto.
Dia juga menyatakan kesiapan Perpadi untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada petani, guna memastikan bahwa gabah yang masuk ke pemerintah maupun ke penggilingan padi berkualitas.
“Jadi, kita tidak usah mempersoalkan (rafakasi) itu. Kalau itu dilakukan pendampingan dengan baik, menuju ke sana ya harapan kita, kita akan mendapatkan yang terbaik. Makanya kami dari Pengilihan Padi siap untuk bersama-sama dengan pemerintah,” tegas dia.
Sutarto menjelaskan bahwa pendampingan terhadap petani sangat krusial, terutama pada saat panen. Dia menekankan bahwa waktu panen yang tepat sangat penting agar hasil panen optimal.
“Di lapangan ini pendampingan di waktu panen pun harus ada, justru penting. Jadi jangan sampai yang dipanen itu, misalnya lambat atau lebih cepat. Kalau lebih cepat pasti nanti butir hijaunya meningkat, kalau lebih lambat nanti butir kuningnya yang meningkat,” kata dia.
Diharapkan dengan pendampingan ini, sambung Sutarto, petani bisa mendapatkat harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) yang telah ditetapkan pemerintah di angka Rp 6.500 per kilogram.
“Petani itu harapannya betul-betul mendapatkan harga yang baik yaitu Rp 6.500 per kilogram itu tentunya sesuai dengan hasil dia. Tapi kan hasil dia kan harapannya mesti baik dong. Jangan kita biarkan petani menghasilkan yang jelek,” pungkas dia.
